Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tak Bawa Surat Undangan, Wartawan Online Diusir Tak boleh Meliput

Keterangan foto: kegiatan sosialisasi Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak boleh diliput oleh awak media Sunda Raya Nesw

SUMEDANG, SundaRayaNews.Com - Salah seorang wartawan media online Sunda Raya News, bernama Sujana mengalami tindakan tidak menyenangkan dari oknum petugas Bapenda Jabar, atas dasar tak diundang. Ia diusir keluar ruangan tidak diizinkan ngeliput acara sosialisasi Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diselenggarakan Bapenda Provinsi Jawa Barat. Bertempat di Asia Flaza Sumedang, Sabtu (4/11)



Sujana mengatakan apa yang telah dialaminya, "Memang dari awal kayanya sulit untuk masuk ke ruangan rapat, padahal saya bilang dari media mau ngeliput, tetapi tetap ditolak, dengan alasan tempat duduk sudah penuh. Akhirnya saya diperbolehkan masuk tetapi kata petugas cuma bisa berdiri", ungkap Sujana

Masih dikatakan Sujana, "Namun ketika saya sudah di dalam ruangan, baru juga mempersiapkan kamera ingin mengambil foto untuk bahan berita,  petugas menyuruh saya keluar dari ruangan dengan alasan tidak ada surat undangan dan surat tugas, tidak boleh ngeliput",ujarnya


 Adanya tindakan menghalangi  dan pengusiran terhadap jurnalis media online SundaRayaNews.Com di Sumedang, membuat ketua Dewan Pimpinan Daerah IWOI (Ikatan Wartawan Online Indonesia ) Kabupaten Sumedang Ghalih Chahyadi angkat bicara, mengecam tindakan yang dilakukan oknum petugas Bapenda Jabar terhadap Jurnalis yang melaksanakan peliputan.

"Kami sangat menyayangkan sekali, adanya rekan seperjuangan, jurnalis yang menjalankan tugasnya diperlakukan semacam itu. tindakan oknum menghalangi jurnalis saat meliput adalah tindakan keliru", ujar Ghalih

Lanjut Ghalih, “Tindakan tersebut melanggar kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (1),” jelasnya.

Ghalih juga mengatakan, Kebebasan pers adalah hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Hal ini termasuk hak untuk mengambil gambar atau merekam aktivitas di tempat umum.

"Sesuai aturan, mengusir wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Dalam pasal Pasal 18 ayat (1) UU Pers di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta", tandasnya

Sedangkan Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang Rohana ketika dipinta tanggapannya melalui sambungan WhatsApp perihal adanya kegiatan Sosialisasi Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ia mengatakan, " Terkait dengan sosialisasi tentang Ranperda PDRD Pelaksananya bukan Bapenda Sumedang tetapi  Bapenda provinsi jawa barat", terangnya

Semenjak berita ini diterbitkan belum ada keterangan dari pihak Bapenda Provinsi Jawa Barat.

Jurnalis  : Mat R
Editor     : Red